|
|
Reforma Agraria
|
Pembebasan Lahan Ditargetkan 103,6 Hektar Diusulkan, Penambahan Anggaran Rp 200 Miliar untuk Bandara Kertajati Jumat, 19 Maret 2010 | 14:37 WIB BANDUNG, KOMPAS - Setelah sempat tersendat oleh problem harga tanah yang belum cocok antara penawaran pemerintah dan permintaan warga, pembebasan lahan bagi pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka mulai lancar. Bahkan, hingga pertengahan April 2010 ditargetkan 103,6 hektar lahan warga telah dibebaskan untuk proyek itu. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Deny Juanda mengatakan, pada Senin (15/3) telah dibebaskan lahan warga seluas 53 hektar yang tersebar di empat desa di Kabupaten Majalengka, yakni Sukakerta, Kertasari, Bantarjati, dan Kertajati. Untuk pembebasan lahan itu, Pemerintah Provinsi Jabar mengucurkan dana sekitar Rp 16 miliar. "Warga sudah bisa menerima penawaran harga pemerintah. Bupati Majalengka juga terus berdialog dengan warga. Semoga kepercayaan dan antusiasme warga bisa terus berjalan hingga April," katanya, Kamis. Pertengahan April, Pemprov menargetkan pembebasan lahan lagi seluas 50,6 hektar. Kali ini pembebasan lahan terutama dilakukan di Desa Kertajati dan Bantarjati. Jika target itu terwujud, lahan yang dibebaskan hingga semester pertama tahun ini mencapai 103,6 hektar. Target awal pembebasan lahan Bandara Kertajati dengan dana Rp 160 miliar pada 2009 adalah 630 hektar. Rinciannya, 530 hektar untuk pembebasan sisi udara dan 100 hektar sisanya untuk sisi darat, yakni terminal, area parkir, dan gudang. Pemprov menganggarkan Rp 160 miliar dalam APBD 2009 untuk pembebasan 530 hektar sisi udara. Namun, anggaran yang terserap dalam pembebasan lahan itu baru Rp 5,1 miliar. Rinciannya, Rp 3,4 miliar untuk pembebasan 7,6 hektar lahan dan Rp 2 miliar untuk pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sisa anggaran Rp 154,9 miliar akhirnya dikembalikan ke kas daerah. Anggaran pembebasan lahan Bandara Kertajati ditambah Rp 24 miliar dalam revisi APBD Jabar 2010. Total anggaran pembebasan lahan berubah menjadi Rp 50 miliar setelah dalam anggaran sebelumnya ditetapkan Rp 26 miliar. Rp 200 miliar Jika target pada April itu tercapai, lanjut Deny, pihaknya akan mengajukan tambahan anggaran pembebasan lahan dalam APBD Perubahan 2010 senilai Rp 200 miliar. Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dicky Saromi menambahkan, dana Rp 50 miliar belum bisa menutupi semua kebutuhan pembebasan lahan untuk bandara. Namun, ia berharap dana itu bisa semuanya terserap sehingga tidak ada pengembalian dana ke kas daerah seperti tahun 2009. Upaya percepatan pembebasan lahan itu pun didukung DPRD Jabar. Anggota Komisi A DPRD Jabar, Irwan Koesdradjat, mengatakan, proyek ini penting untuk mendongkrak potensi ekonomi di Jabar wilayah timur. Kawasan timur Jabar, meliputi Majalengka, Kuningan, Cirebon, dan Indramayu, selama ini kaya hasil laut dan pertanian. Hasil bumi tersebut akan lebih mudah didistribusikan ke pasar domestik atau internasional jika ada bandara. Potensi itu juga berusaha didorong dengan infrastruktur memadai. Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, kata Deny, akan menjadi jalur akses menuju bandara. Proyek tol itu diharapkan selesai pada 2013. (REK) |
|
|
Pemerintah Didesak Jalankan Reforma Agraria Tahun Ini Media Indonesia, Rabu, 13 Januari 2010 21:57 WIB Penulis : Anindityo Wicaksono JAKARTA--MI: Dewan Tani Indonesia mendesak pemerintah untuk tidak lagi menunda-nunda pelaksanaan reforma agraria tahun ini. Pasalnya, Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) mengenai rencana pendistribusian tanah seluas 8,12 juta ha lahan nonproduktif kepada para petani, sejak dicanangkan tiga tahun silam, hingga kini belum jelas pelaksanaannya.
Menurut Ketua Umum Dewan Tani Indonesia, Ferry Juliantono di Jakarta, Rabu (13/1), akibat hal itu, dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, telah terjadi ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah yang signifikan. Berdasarkan sensus pertanian, mayoritas populasi petani Indonesia kini hanya memiliki tanah sekitar 0,34 hektare.
Dia mengatakan, hal itulah yang membuat pedesaan menjadi lumbung kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Pasalnya, ketersediaan tanah merupakan prasyarat mutlak alat produksi dalam usaha pertanian. Tak heran meski petani mendapat banyak bantuan dari segi sarana produksi dan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan mereka tidak akan terjadi tanpa adanya penambahan lahan kepemilikan. "Mereka hanya akan selalu menjadi buruh tani dengan upah yang sangat murah," ujar Ferry dalam sebuah diskusi bersama Forum Wartawan Pertanian di Jakarta.
Mengutip data Badan Pusat Statistik, pada November 2009, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional hanya naik 0,34% dibanding bulan sebelumnya. Namun demikian, meski meningkat, NTP untuk petani tanaman pangan, komoditas yang menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional, justru turun dari 96,60 di Novmber 2008 menjadi 95,95.
Selain turun, NTP petani tanaman pangan masih menjadi yang terendah dibanding kelompok kelompok tani lainnya. NTP hortikultura sebesar 106,24 dan perkebunan rakyat 105,44.
Menurut dia, hal ini menunjukkan, terus berkurangnya luas lahan pertanian seiring penyempitan penguasaan petani atas lahannya, telah menegaskan gejala konversi lahan pertanian yang berbanding lurus dengan pemiskinan petani. Padahal, berdasarkan catatan Dewan Tani, setidaknya 44 juta jiwa atau 40% dari total angkatan kerja menggantungkan hidup mereka dari sektor pertanian.
Dia mengatakan, berbagai negara industri maju seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China bahkan negara-negara di Eropa melandasi pembangunan nasional dengan memperkuat sektor pertanian melalui program pembaruan agraria. Untuk itu, ujarnya, program reforma agraria harus segera dimulai dengan melakukan pemetaaan tanah-tanah objek land reform dan subjek penerima. Salah satunya, pemerintah harus menunjukkan komitmennya dengan memulai sejak awal program ini.
Apalagi, dalam pertemuannya dengan Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu, Menteri Pertanian telah menjanjikan dapat merealisasikan reforma lahan setidaknya 2 juta ha melalui koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Melalui langkah awal itu, lahan-lahan nonproduktif atau terlantar milik negera, baik yang status kepemilikannya berada di BUMN, lembaga, atau kementerian terkait, harus segera ditarik hak kepemilikannya. "Statusnya dapat segera dibuat hak pelepasannya kepada para petani yang telah terdata menjadi subjek penerima," ujarnya. (*/OL-03) |
|
Tol Pinggirkan Petani Lahan Pengganti Sawah Susah Dicari Rabu, 24 Februari 2010 | 11:44 WIB Semarang, Kompas - Pembangunan jalan tol Semarang-Batang berisiko semakin meminggirkan petani. Hasil survei terkait studi analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal proyek tol Semarang-Batang menunjukkan, penduduk yang berada di jalur perencanaan jalan tol sekitar 23 persen bekerja di sektor pertanian, 15 persen pedagang, dan selebihnya buruh dan wiraswasta. Peneliti Laboratorium Transportasi Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, Selasa (23/2), mengatakan, proyek jalan tol Semarang-Batang itu melewati sekitar 60 desa yang memanjang dari Semarang sampai Batang. Djoko menjelaskan, proyek tol Semarang-Batang sepanjang 75 kilometer yang merupakan bagian dari tol trans Jawa butuh lahan sekitar 765,6 hektar. Jalan tol itu sedianya dibangun pada tahun 2010 ini dan akan melewati 16 kecamatan di tiga kabupaten. Cakupan terbanyak di Kabupaten Kendal, meliputi delapan kecamatan dengan 25 desa. Djoko mengemukakan, proyek tol itu akan meresahkan warga di sekitar lokasi perencanaan jalan tol yang sudah ditetapkan, terutama saat kali pertama mulai dibangun. Hampir 60 persen lahan yang dibebaskan untuk proyek tol ini merupakan lahan pertanian berupa sawah irigasi, sawah tadah hujan, dan ladang milik penduduk. Selebihnya perumahan, desa, kelurahan, kawasan hutan, dan daerah tangkapan air yang juga merupakan daerah memiliki pusat-pusat sumber air. Sepanjang jalan tol Semarang-Batang, jumlah lahan sawah irigasi yang terkena proyek jalan tol mencapai 212,52 hektar. Berikutnya, 168,79 hektar merupakan kawasan hutan dan perkebunan, 116,29 hektar berupa lahan kosong, ladang seluas 44,88 hektar, sawah tadah hujan 67,32 hektar, dan sisanya permukiman. Lahan pengganti Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jateng Doddy Imron Cholid menjelaskan, lahan pengganti untuk sawah irigasi dan sawah tadah hujan yang terkena proyek jalan tol sulit diperoleh. Tidak mudah memperoleh lahan pengganti yang kesuburannya sama dengan lahan yang terkena proyek jalan tol. Tidak ada yang siap sebagai lahan pengganti kecuali lahan-lahan subur milik instansi seperti kawasan hutan Kepala Dinas Bina Marga Jawa Tengah Danang Atmodjo mengatakan, proyek jalan tol Semarang-Batang saat ini masuk tahap proses pembebasan lahan. Pembebasan dimulai di Kabupaten Batang hingga pertengahan 2010. (who) |
|
|
|
|
|
