Beras Jadi Sumber Inflasi

Selasa, 2 Februari 2010 | 03:19 WIB

Jakarta, Kompas - Laju inflasi Januari 2010 yang mencapai 0,84 persen dipicu oleh kenaikan harga beras yang menyumbang 0,35 persen terhadap keseluruhan inflasi tersebut. Kenaikan harga beras tertinggi dialami kelompok beras termurah yang sehari-hari dikonsumsi masyarakat miskin.

”Dalam survei, kami mengelompokkan beras umum dan beras termurah. Beras termurah adalah beras yang dipakai masyarakat yang tidak pernah memilih jenis beras, yang penting bagi mereka adalah makan, kenyang, dan harganya murah. Beras ini yang justru naik lebih tinggi,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan di Jakarta, Senin (1/2), saat menyampaikan laporan bulanan mengenai laju inflasi, ekspor, impor, dan indikator-indikator ekonomi lainnya.

Menurut Rusman, harga beras umum yang biasa dikonsumsi masyarakat ekonomi menengah dan kaya dilaporkan naik dari Rp 6.938 per kilogram (kg) pada Desember 2009 menjadi Rp 7.482 per kg pada Januari 2010 atau meningkat 7,83 persen.

Adapun kenaikan harga beras termurah melonjak lebih tinggi, yakni 8,45 persen, yakni dari Rp 5.604 per kg pada Desember 2009 menjadi Rp 6.078 per kg pada Januari 2010.

”Kenaikan harga beras mengiringi kenaikan harga gabah. Harga gabah naik karena dampak psikologis dari kenaikan HPP (harga pembelian pemerintah) yang berlaku 1 Januari 2010. Selain itu, bulan Januari 2010 belum ada panen sehingga pasokan berkurang. Itu mendorong kenaikan harga gabah,” jelasnya.

Penjualan beras murah

BPS menyarankan, kebijakan yang paling tepat untuk menurunkan beban masyarakat miskin adalah dengan meningkatkan penjualan beras murah melalui operasi pasar. Pembeli beras di operasi pasar adalah mereka yang menggunakan beras termurah.

”Meskipun stok beras surplus secara nasional, tetapi tidak akan mampu menekan harga jual di tingkat masyarakat miskin jika pasokannya tidak sesuai waktu dan tempatnya,” ujar Rusman.

Kepala Ekonom BNI Tony A Prasetiantono mengatakan, inflasi pada Januari 2010 yang mencapai 0,84 persen relatif masih kecil terhadap daya beli masyarakat. Bulan Januari, biasanya laju inflasi mencapai 1 persen.

Meski demikian, inflasi bulan Januari perlu diwaspadai karena bisa menyebabkan akumulasi inflasi akhir 2010 yang melampaui target pemerintah, yakni 5 persen. ”Padahal, ada kehendak kuat agar kita mengendalikan inflasi di level 5 persen.” ujar Tony.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, inflasi yang mendekati 1 persen itu menandakan siklus kenaikan harga musiman. Meski demikian, laju inflasi tidak akan terus meninggi karena harga barang mulai menurun pada Februari 2010.

”Begitu ada panen dan mulai stabil, harga akan turun dan laju inflasi akan mereda. Dengan demikian, inflasi tahunannya akan tetap di kisaran 5 persen,” ungkapnya.

Guru besar ilmu ekonomi pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin menyatakan, pemerintah lengah mengantisipasi kenaikan harga beras.

”Sebenarnya pemerintah sudah tahu bahwa kenaikan harga beras akan berdampak pada inflasi. Namun, karena sibuk dengan politik, baru belakangan melakukan operasi pasar dan mendistribusikan raskin,” katanya.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Mirza Adityaswara menambahkan, Bank Indonesia belum perlu merespons inflasi dengan menaikkan BI Rate yang kini berada di level 6,5 persen. Persoalan inflasi saat ini lebih dipicu oleh sisi penawaran. (OIN/MAS/FAJ)

Seminggu sebelum Konferensi PBB tentang perubahan iklim di Kopenhagen, WTO kembali menggeliat. Kelembagaan adikuasa perdagangan dunia ini menggelar Konferensi Tingkat Menteri (KTM) di Geneva. Seperti biasanya, setiap perhelatan KTM WTO selalu penuh dengan drama, baik dalam ruang sidang maupun di jalanan. Tanggal 30 November, dicatat sebagai ulang tahun ke 10 dari “Battle in Seattle”, suatu hari di tahun 1999 ketika seratus ribu demonstran berhasil menggagalkan keputusan dalam KTM WTO di Seattle, Amerika Serikat.   

Benar, 28 November para demonstran kembali memadati jalan di Geneva, bentrokan dengan aparat keamanan pun terjadi seperti terjadi dalam KTM WTO sebelumnya. Saat sidang sedang berlangsung, sesungguhnya WTO sebagai sebuah institusi sedang dipertanyakan kredibilitasnya. Para demonstran datang ke Geneva dengan mengusung gugatan maksimum untuk membubarkan organisasi dagang dunia ini, dan gugatan minimum mengeluarkan pertanian dari perundingan WTO. 

WTO sedang berupaya keras untuk menyelesaikan putaran perundingan yang dikenal sebagai Putaran Doha. Namun sejak 1997, putaran Doha seakan berputar putar dari kegagalan demi kegagalan dalam mengambil kata sepakat. Putaran Doha mengangkat  label sebagai putaran pembangunan, namun dalam perundingan tidak mencerminkan komitmen serius dalam meletakkan pembangunan sebagai lokomotif perundingan. 

Yang terjadi adalah sebuah ketidakadilan, terutama dalam perundingan pertanian. Negara maju enggan mengurangi tarif dan subsidi pertaniannya, sementara mereka terus memaksa pembukaan pasar di negara berkembang. KTM di Cancun, Mexico tahun 2002 adalah tonggak perlawanan kelompok negara berkembang untuk menentang hegemoni negara maju dalam perundingan.  

Pasca Cancun, berbagai aliansi kelompok negara berkembang terbentuk untuk memperjuangkan kepentingan yang spesifik. Ada kelompok G-20, dimotori Brazil dan India yang menuntut penurunan tarif di negara maju. Indonesia memimpin kelompok G-33, yang mengusung proposal perlindungan terhadap produk khusus yang penting bagi ketahanan pangan, penghidupan masyarakat dan pembangunan pedesaan. Masih ada kelompok negara Afrika, kelompok Least Developing Countries dan sebagainya.  

Peta pertarungan perundingan menjadi semakin sengit dengan formasi berbagai kepentingan di dalamnya. Hal ini membuat kesepakatan menemui jalan buntu, akibat miskinnya komitmen negara maju untuk memenuhi kepentingan negara miskin dan berkembang. Upaya lobby dan pengambilan keputusan secara tersembunyi tidak bisa dilakukan lagi karena demokratisasi telah bergulir di dalam tubuh WTO. 

Waktu 17 tahun, dan terus mengalami kebuntuan dalam perundingan adalah sebuah justifikasi yang cukup bahwa WTO telah gagal. Dengan kata lain WTO tidak berhak mengklaim diri untuk merundingkan sebuah putaran pembangunan. Perdagangan bebas yang diklaim WTO sebagai sarana untuk “mengatasi kemiskinan” kian jelas hanya retorika. 

Sebulan sebelumnya, FAO dalam World Food Summit di Roma mengumumkan bahwa saat ini satu milyar penduduk dunia mengalami kelaparan. Krisis pangan dan krisis ekonomi global yang melanda dunia, justru bersumber dari krisis finansial di negara maju. Perdagangan bebas yang diusung WTO dengan motor utama negara maju adalah sebuah produk gagal yang justru memperparah kemiskinan. 

Pelaksanaan KTM yang dilakukan menjelang konferensi perubahan iklim patut dipertanyakan apa kepentingan tersembunyi dibaliknya. Salah satunya adalah memasukkan isu perubahan iklim dalam kerangka perundingan perdagangan. Menguatnya isu perubahan iklim, mendorong peningkatan kebutuhan pasar global akan sumber bahan baku non fosil dalam bentuk biofuel dan biodisel. Isu lingkungan dan iklim menjadi sarana baru bagi negara maju untuk memberlakukan proteksi bagi pasar mereka. 

Marie Elka Pangestu, Menteri Perdagangan sekaligus pimpinan delegasi Indonesia dalam konferensi pers menjelang KTM Geneva menyatakan menolak pembahasan isu perubahan iklim dalam WTO. Indonesia menilai bahwa pembahasan isu perubahan iklim akan mempersulit WTO dalam mencapai kata sepakat. WTO sebaiknya menunggu hasil perundingan perubahan iklim di Kopenhagen, dan tidak membahasnya dalam KTM. 

Peran Indonesia 

Indonesia perlu bersuara keras di WTO. Selama ini Indonesia sebagai pemimpin G-33 terlampau defensif dalam perundingan. Indonesia semestinya tidak hanya puas dalam posisi mengusulkan produk khusus (SP) dan tindakan segera untuk mengurangi dampak impor (SSM) namun perlu mempertanyakan kredibilitas WTO setelah sekian lama gagal dalam menyelesaikan putaran Doha. 

Dalam perkembangan sampai saat ini, perundingan WTO sudah bukan lagi masalah teknis perdagangan namun sebuah pertarungan politik berkepanjangan. Keputusan politik fundamental perlu diambil dalam bentuk ketegasan sikap Indonesia untuk kritis, tidak hanya pada substansi perundingan namun eksistensi WTO itu sendiri. Alternatif pemikiran untuk membubarkan WTO dan mengganti dengan kelembagaan baru yang lebih adil dan setara adalah alternatif yang patut dipikirkan. 

Untuk isu pertanian, jika percaya bahwa pertanian adalah isu pembangunan maka bukan WTO tempat yang tepat untuk membahasnya. Pertanian adalah kehidupan bagi petani miskin, yang saat ini mendapat tantangan besar dari perubahan iklim. Pertanian adalah sektor yang terlalu luas untuk direduksi dalam lingkup perdagangan. Indonesia harus berani untuk mengeluarkan pertanian dari WTO, jika tidak mendapatkan manfaat maksimal dari putaran Doha.  

Pekerjaan rumah terbesar sesunggunya adalah konsistensi pemerintah Indonesia sendiri. Ketegasan sikap dan posisi dalam negosiasi perdagangan multilateral untuk melindungi petani, tidak berarti jika pemerintah terus aktif mempromosikan perdagangan bebas bilateral dan kawasan. Ironisnya, hal ini yang sedang terjadi.

Akhir tahun 2009 adalah masa sibuk bagi perundingan Internasional. Konferensi Pangan Dunia di Roma, Perundingan Perdagangan di Geneva dan Perubahan Iklim di Kopenhagen. Pangan, Perdagangan dan Perubahan Iklim tidak hanya menentukan masa depan kehidupan di muka bumi, namun sangat penting bagi kepentingan nasional bangsa.  

World Food Summit mengenai isu Ketahanan Pangan yang berlangsung bulan Oktober 2009 di Roma adalah perhelatan pengakuan kegagalan kerjasama global dalam mengurangi angka kelaparan. Dirjen FAO, Jaques Diouf menyatakan kepiluan bahwa saat ini satu milyar lebih penduduk dunia mengalami kelaparan. Bisa dipastikan upaya mengurangi separuh angka kemiskinan dan kelaparan seperti diikrarkan dalam Millenium Development Goals (MDGs) akan menemui jalan buntu. 

Akhir bulan November, di Geneva WTO mulai membuka kembali putaran perundingannya, setelah mengalami kemandegan. Perundingan yang dikenal sebagai Putaran Doha, seakan terus berputar putar dan tak kunjung mencapai kata sepakat. Kebuntuan terutama pada sektor pertanian sebagai lokomotif perundingan. Negara maju enggan mengurangi tarif dan subsidi pertaniannya, namun memaksa negara berkembang membuka pasar. Hal ini mendapatkan perlawanan dari kelompok negara berkembang dengan mengajukan perlindungan produk pertanian domestik.  

Sementara itu perundingan PBB untuk perubahan iklim di Kopenhagen tinggal menghitung hari. Kopenhagen diharapkan menjadi tempat untuk memutus kata akhir akan aturan pengurangan emisi global seperti diagendakan dalam Bali Action Plan. Perundingan belum dimulai namun tanda kegagalan sudah nampak. Negara negara bersilang pendapat mengenai target emisi, skema perdagangan karbon dan pendanaan global. Perdebatan lebih pada egoisme kepentingan dibanding komitmen. 

Indonesia adalah pemain aktif baik di Roma, Geneva dan Kopenhagen. FAO memuji Indonesia sebagai negara yang mampu bertahan ditengah krisis pangan global. Tahun 2008, bahkan Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara swasembada beras. Indonesia adalah anak manis dari FAO, yang dibanggakan untuk contoh bagi negara lain. 

Indonesia di WTO, merupakan pemimpin dari kelompok negara berkembang yang dikenal sebagai G-33. Negara yang tergabung dalam G-33 mengusulkan agar sejumlah produk strategis dikecualikan dari komitmen liberalisasi perdagangan (Special Product), dan menggagas perlunya tindakan perlindungan segera terhadap produk pertanian jika mengalami kejatuhan harga akibat tekanan impor (Special Safeguard Mechanism). Indonesia adalah negara yang secara terbuka berani menetapkan target reduksi emisi sampai 26 persen pada tahun 2020, bahkan percaya diri bisa mencapai 41 persen jika mendapat dukungan dana Internasional.

Disaat negara lain masih menutup kartu maka komitmen Indonesia dalam target emisi mendapat sanjung puji dari dunia Internasional, meski mengandung banyak resiko dan kekhawatiran akan pencapaiannya. 

Lantang di Luar, Keropos di Dalam

Posisi Indonesia dalam perundingan Internasional seharusnya merupakan refleksi dari kepentingan nasional. Kepentingan nasional tercermin dalam tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam bentuk kebijakan dan program. Kesenjangan antara posisi dalam perundingan Internasional dengan upaya pembangunan dalam negeri, tidak saja mengancam kredibilitas dalam pergaulan antar negara, namun mempersulit langkah pembangunan dalam negeri.  

Pemerintah cenderung menempatkan perundingan Internasional secara terpisah pisah, tidak dilihat sebagai mozaik perundingan terkait satu sama lain. Roma, Geneva dan Kopenhagen mestinya menjadi pelabuhan dari kapal yang sama, yakni kepentingan nasional. Ego sektoral yang menjadi masalah dalam negeri masih nampak terlihat dalam posisi perundingan. Posisi perundingan mencerminkan kepentingan departemen dibanding kepentingan lintas sektoral. Peran aktif, posisi dan komitmen Indonesia dalam perundingan internasional akan memiliki implikasi serius bagi situasi dalam negeri. Sebagai contoh adalah implikasi daripenetapan target emisi 26 persen atau sampai 41 persen, akan berkonsekwensi bagi pengetatan sektor pembangunan dalam hemat energi fosil serta upaya serius dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

Apakah arti target reduksi emisi bagi kapasitas produksi pangan nasional sampai 2020 ?

Produksi pangan dalam situasi tekanan perubahan iklim merupakan sebuah upaya luar biasa berat. Sektor pertanian sangat tergantung pada sumberdaya alam yang rentan terhadap perubahan iklim, sekaligus penyumbang emisi sehingga diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi. Setiap tahun petani mengalami kesulitan air dan ketidakpastian curah hujan, namun solusi yang dikembangkan dalam peningkatan produksi adalah impor benih padi hibrida besar besaran terutama dari China. Selain tidak sesuai dengan agro-ekosistem Indonesia, benih padi hibrida rakus unsur hara dan rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Bisa dipastikan bahwa kebutuhan pupuk dan pestisida akan melonjak. Langkah ini jauh dari komitmen pengurangan emisi.    

Indonesia berkomitmen mereduksi emisi, namun kepentingan pasar global mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit besar besaran, termasuk merambah lahan gambut. Hutan yang menjadi andalan dalam reduksi karbon melalui skema REDD, masih dilihat dari manisnya yaitu mendapatkan dana dari kredit karbon namun kurang dilihat pahitnya bagaimana implikasi bagi masyarakat lokal sekitar hutan.  

Dalam konteks perdagangan, situasi lebih parah. Produk pertanian impor membanjiri pasar dalam negeri. Buah impor memenuhi lapak pasar tradisional. Setiap tahun petani bawang mengeluh anjloknya harga akibat serbuan bawang impor. Apel Malang tinggal kenangan, digusur Apel Washington. Ini adalah akibat dari in-konsistensi dari posisi Indonesia yang mempromosikan perlindungan di WTO, namun giat dalam pengembangan perdagangan bebas bilateral dan kawasan.   Mendayung perundingan dari Roma, Geneva sampai Kopenhagen memerlukan kecermatan pemerintah dalam membangun posisi perundingan. Pekerjaan rumah dalam negeri masih sangat besar, sementara perundingan tinggal menghitung hari.

Dari ketiga perundingan, pertanian merupakan benang merah dari semuanya. Sektor ini menyangkut penghidupan jutaan mayoritas petani yang terbelenggu dalam kemiskinan. Pertanian adalah penyangga bagi ketahanan pangan, penghidupan masyarakat dan pembangunan pedesaan.  Dalam perundingan WTO, Indonesia harus konsisten dalam memperjuangkan kepentingan perlindungan petani. Indonesia harus menolak upaya WTO untuk membahas isu perubahan iklim, terutama klausul yang memberikan ongkos tambahan bagi petani miskin. Dalam perundingan perubahan iklim diperlukan posisi yang seimbang antara keinginan untuk reduksi emisi, dengan kebutuhan untuk mendukung adaptasi dan mitigasi, terutama di sektor pertanian. Tidak ada kata terlambat, sambil mendayung masih bisa menutup kebocoran perahu.

(David Ardhian)

Perundingan COP9 CBD dan Implikasi Bagi Indonesia : Isu Agricultural Biodiversity

David Ardhian

Pada tanggal 19-30 Mei 2008, di Bonn (Jerman) berlangsung Ninth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP9 CBD). Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan negara negara dunia yang ikut meratifikasi CBD untuk melakukan perundingan untuk menghasilkan kesepakatan apa dan bagaimana CBD bisa diimplementasikan.