Share Link:

Beras, Harga Diri Bangsa

Kompas, Kamis, 18 Maret 2010 | 15:58 WIB

Paling tidak ada dua catatan penting yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat terkait dengan masalah beras dan petani. Pertama, tatkala ada kesempatan memberikan pencerahan kepada birokrat "rumpun pertanian" di lingkup Pemerintah Provinsi Jabar. Dalam kesempatan itu Ahmad Heryawan menegaskan, bagi rakyat Jabar, beras merupakan harga diri.

Kedua, ketika bicara di hadapan anggota Kontak Tani Nelayan Andalan. Dengan gamblang Heryawan menegaskan berbagai tantangan dan hambatan pembangunan pertanian Jabar ke depan. Pesan penting yang dapat kita catat adalah kaum tani harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan terkait dengan dimulainya era liberalisasi perdagangan, terutama perdagangan bebas ASEAN-China yang mulai diberlakukan tahun 2010.

Pernyataan itu tentu sangat menarik dicermati karena jarang-jarang ada pejabat sekaliber gubernur yang mau bicara soal beras sekalipun gubernur menjabat sebagai ketua dalam kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan provinsi. Heryawan termasuk salah satu pemimpin daerah yang cukup getol bicara soal beras dan nasib kaum tani di Tatar Sunda.

Di negeri agraris, kita tidak mungkin mengesampingkan apa yang disebut beras. Tanpa beras, hidup seperti tak punya makna. Beras adalah sumber kehidupan dan penghidupan sebagian besar warga bangsa. Lebih dari 50 persen penduduk Indonesia bermata pencarian di sektor pertanian. Sebagian besar dari jumlah itu adalah petani padi. Untuk itu, sangat argumentatif jika setiap pemerintahan yang manggung di negeri ini senantiasa memberi peran khusus terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas masalah perberasan ini.

Komoditas politik

Ada kalangan yang berpandangan bahwa Indonesia adalah "republik beras" dan Jabar adalah "provinsi beras". Kita boleh setuju ataupun tidak dengan kesimpulan itu. Hanya, kalau kita ikuti perkembangan beras di negeri ini, memang banyak sekali tafsir yang diberikan. Beras adalah komoditas politik. Pertimbangannya, jika bangsa kita kekurangan beras, taruhannya adalah kelangsungan sebuah pemerintahan. Pengalaman pada era Orde Lama menunjukkan, banyaknya warga bangsa yang mengantre beras ujung-ujungnya berdampak pada tumbangnya Orde Lama.

Beras merupakan makanan pokok sekitar 200 juta penduduk Indonesia. Sebagian besar warga bangsa adalah "pencinta" beras. Bila kita belum mengonsumsi nasi, hal ini identik dengan belum makan. Padahal, tadi pagi kita sudah makan bubur ayam, mi instan, atau kentang rebus.

Beras juga sering dikatakan sebagai komoditas strategis. Argumentasinya adalah karena beras memberikan kontribusi cukup besar terhadap perhitungan angka inflasi. Berarti fluktuasi harga beras semestinya terkendali. Itulah sebabnya, pemerintah tidak mau menanggung risiko sehingga kebijakan harga beras selalu dibuat murah. Padahal, ada juga kalangan yang berpandangan, sampai kapan pun yang namanya petani padi tidak bakalan mampu hidup sejahtera.

Yang tak kalah penting untuk dicermati, ternyata ada juga orang yang menegaskan bahwa beras sama dengan harga diri bagi keberadaan sebuah bangsa, terlebih bagi bangsa kita. Sebab, bangsa kita telah dua kali memproklamasikan diri sebagai negara dan bangsa yang berswasembada beras, yaitu tahun 1984 dan 2008.

Citra negeri dan bangsa berswasembada beras harus dipertahankan. Kita tidak boleh lengah sedikit pun dalam membangun sistem perberasan yang ideal. Kita tidak boleh lelah untuk terus berkiprah, mencari inovasi, melahirkan terobosan, dan tentu saja mengeliminasi berbagai kelemahan yang selama ini ada.

Tentu saja kita juga tidak boleh terpukau dengan data yang disuguhkan Badan Pusat Statistik selama ini. Namun, kita dituntut mengingatkan bahwa BPS adalah satu-satunya lembaga resmi pemerintah yang dijamin undang-undang agar mampu memosisikan diri sebagai sumber data yang dipercaya. Artinya, BPS harus menyajikan data yang akurat dan tepercaya, bukan data yang "asal bapak senang". Hal itu harus disertai dengan metode perhitungan yang makin canggih dan tidak terhambat dana yang terbatas. Kalau boleh beraspirasi, untuk kepentingan data dan intelijen, mestinya dana yang disiapkan pemerintah tidak terbatas.

Posisi beras dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia tercinta memang penuh liku. Dimulai tahun 1960-an, ketika itu kita dikenal sebagai importir beras terbesar di dunia. Lalu, tahun 1970-an, kita tampak serius meningkatkan produksi beras yang ketika itu populer dengan revolusi hijau. Tahun 1980-an dibuktikan dengan keberhasilan swasembada beras. Tahun 1990-an hingga kini kita menjadi bangsa yang tetap bekerja keras untuk dapat melestarikan swasembada beras.

Swasembada beras

Harga diri sudah sepatutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan kita sebagai bangsa yang hidup dan bermasyarakat di negara agraris. Kita tidak ingin, karena keteledoran bersama, bangsa kita terpaksa merontokkan proklamasi swasembada berasnya. Lebih parah lagi jika kita harus kembali menjadi importir beras terbesar di dunia. Bila ini terjadi, benar-benar sangat memilukan sekaligus dapat mencoreng negara kita di panggung dunia.

Oleh karena itu, penegasan beras sebagai harga diri semestinya tetap merasuk dalam jiwa dan nurani setiap anak bangsa. Jadi, bila kita mendengar kata-kata beras, konotasinya tidak sekadar harganya makin jauh dari daya beli rakyat, tetapi juga ada tuntutan bahwa akan sangat memalukan bila kita tidak mampu mengekspor beras secara signifikan ke pasar dunia. Inilah risiko sebuah negeri yang telanjur divonis sebagai republik beras.

ENTANG SASTRAATMADJA Ketua Harian HKTI Jabar