Kekacauan Cuaca akibatkan Rawan Pangan

Kompas, Senin, 15 Maret 2010 | 03:49 WIB

Waingapu, Kompas - Kekacauan pola cuaca, cuaca dengan curah hujan tinggi, angin kencang, dan pergeseran musim hujan, mengakibatkan ancaman rawan pangan di sejumlah daerah di Indonesia.

Saat ini di sejumlah wilayah telah terjadi mundurnya musim hujan, intensitas hujan yang polanya tak jelas, sementara di daerah lain kekeringan tetap berlanjut. Akibat yang muncul antara lain mundurnya musim tanam, rusaknya tanaman padi, meledaknya hama tikus dan wereng, serta terbatasnya persediaan air untuk irigasi.

Di daerah Nusa Tenggara Timur, misalnya, 121 dari 156 desa di Kabupaten Sumba Timur terancam rawan pangan akibat tanaman jagung mati atau gagal panen karena awal musim hujan tahun ini datang terlambat.

Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora menyatakan, ”Bulan lalu baru 52 desa yang berpotensi rawan pangan, tetapi akibat sedikitnya curah hujan kali ini jumlahnya bertambah menjadi 121 desa,” katanya, Jumat (12/3).

Yan Bakurawang (50), petani dari Desa Mbatapuhu, Kecamatan Haharu, Sumba Timur, baru menanam jagung pertengahan Desember—biasanya November. ”Panen pertama Februari, lalu kami memasuki musim tanam kedua, dengan sisa musim hujan. Karena hujan baru datang Desember, kami baru panen pekan kedua Maret dan belum bisa menanam lagi karena tidak ada hujan,” kata Bakurawang.

Angin kencang, padi rusak

Sementara itu, para petani di Kulon Progo, DIY, sudah pasrah menghadapi dampak cuaca yang terjadi sejak akhir Februari. Puluhan hektar sawah siap panen rusak akibat diterjang angin kencang. Banjir mengancam persawahan yang baru mulai tanam.

Kerusakan sawah siap panen terjadi di empat kecamatan, yaitu Pengasih, Sentolo, Samigaluh, dan Girimulyo. Tanaman padi seluas kira-kira 100 hektar di empat kecamatan ini binasa. Petani terpaksa panen lebih awal.

Pemerintah Kulon Progo tidak siap akan dampak itu sehingga tidak anggarkan dalam APBD Kulon Progo untuk bantuan benih dan sarana produksi bagi petani.

Adapun di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sejumlah kelompok tani kembangkan pola penanaman padi dengan system of rice intensification (SRI), mengantisipasi minimnya ketersediaan air—menghemat air separuh dari 8.000 meter kubik per hektar per musim tanam.

Dinas Pertanian Karawang mencatat sekitar 30.000 hektar sawah di pesisir utara terlambat tanam lebih dari sebulan. Kini digencarkan percepatan penanaman padi untuk mencapai target produksi 1,3 juta ton GKP.

Cuaca ekstrem juga memunculkan kembali hama wereng coklat—tiga tahun lalu hilang—dan meningkatkan serangan hama tikus di Purbalingga. Di Blora, sejumlah petani khawatir akan penyakit kresek (bakteri Xanthomonas oryzae).

Pada musim tanam kedua di Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hama tikus datang lebih awal—mengancam 542 hektar padi yang baru 1-8 hari ditanam.

Kepala Laboratorium Klimatologi Institut Pertanian Bogor Prof Dr Ir Rizaldi Boer menyatakan, kawasan timur Indonesia, khususnya NTT, tetap merupakan daerah paling rentan terkena dampak fenomena iklim El Nino—yang mengakibatkan musim kemarau yang kering. Sebab, musim hujan bergerak dari arah barat ke timur. Keterlambatan musim hujan berdampak fatal bagi Provinsi NTT karena musim hujan di NTT sangat pendek. ”Hampir tidak ada hujan turun pada musim tanam di NTT,” kata Rizaldi.

Ia menyatakan, antisipasi El Nino tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. ”Seharusnya sejak jauh hari antisipasi El Nino dilakukan, dan segara siapkan varietas tanaman pangan berumur pendek dan hanya butuh sedikit air. Jika petani terlambat mengantisipasi, kerawanan pangan pasti terjadi,” katanya.

Menurut dia, fenomena El Nino akan berakhir April atau awal Mei. Setelah itu akan terjadi dampak fenomena La Nina (curah hujan tinggi). (ROW/YOP/MKN/HAN/HEN/NIK)

Indonesia Berpeluang Swasembada Beras Lagi

Produksi Kedelai Nasional Turun 5.125 Ton

Selasa, 2 Maret 2010 | 03:53 WIB

Jakarta, Kompas - Walau perubahan iklim membuat cuaca tidak mudah diprediksi, petani Indonesia akan kembali memproduksi beras yang mencukupi kebutuhan nasional. Indonesia akan kembali swasembada beras tahun 2010 dengan memproduksi 64,9 juta ton gabah kering giling.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengungkapkan hal ini di Jakarta, Senin (1/3). Kenaikan produksi beras tahun ini diperkirakan terjadi karena peningkatan areal panen seluas 13.710 hektar.

Indonesia swasembada beras tahun 2009 dengan produksi beras naik 6,64 persen dibandingkan dengan tahun 2008. Berdasarkan Angka Ramalan (Aram) I BPS, Indonesia akan memproduksi 64,9 juta ton gabah kering giling (GKG) tahun 2010.

Meskipun Indonesia mencapai swasembada beras untuk kedua kali dalam dua dekade terakhir, BPS belum yakin ada peluang ekspor.

Selama ini, Indonesia sudah mengekspor beras premium. Namun, untuk beras konsumsi kalangan menengah ke bawah masih diandalkan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

”Kenaikan 0,88 persen dari angka sementara 2009 ini termasuk pesimistis karena bergantung iklim dan kondisi lingkungan petani setahun ke depan. Tetapi dalam catatan kami, masih ada harapan untuk kenaikan produksi beras tahun ini walau tidak terlalu besar,” ujar Rusman.

Produksi padi berdasarkan angka sementara 2009 mencapai 64,33 juta ton GKG, naik 4 juta ton dari tahun 2008. Rusman mengatakan, swasembada beras diharapkan dapat menstabilkan harga pasar dan inflasi.

Menteri Pertanian Suswono menyatakan, Kementerian Pertanian dalam lima tahun ini (2010-2014) menargetkan peningkatan produksi padi naik rata-rata 3,22 persen per tahun.

Target itu ditetapkan agar Indonesia benar-benar berada pada posisi aman dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Menanggapi rencana ekspor, Suswono menyatakan, khusus untuk beras aromatik ekspor bisa dilakukan. Namun, untuk beras jenis medium tidak bisa karena prioritas lebih untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik.

Bantuan benih unggul

Suswono menyatakan, peningkatan produksi padi tahun 2010 diperkirakan karena ada peningkatan produktivitas tanaman padi dari rata-rata 4,95 ton GKG per hektar tahun 2009 meningkat menjadi 5,03 ton. ”Sumbangan peningkatan produktivitas itu sebagai salah satu dampak positif dari program bantuan langsung benih unggul (BLBU),” katanya.

Hingga tahun 2007, ujar Suswono, mekanisme pengadaan dan penyaluran BLBU diserahkan ke daerah. Namun, banyak keluhan dari petani. Misalnya, petani tidak mendapat benih unggul yang bagus. ”Dengan pemusatan program BLBU, benih padi yang diberikan lebih berkualitas sehingga mendorong peningkatan produksi,” katanya.

Suswono menyatakan, kemunduran musim tanam padi di musim hujan justru membuat petani menanam padi secara serentak.

Penghitungan produksi padi 2010 berdasar data luas lahan baku BPS sekitar 8 juta hektar. Sebelumnya Suswono menyatakan, lahan baku padi hasil pengukuran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian tahun 2006 melalui citra satelit hanya 7 juta hektar.

Sementara itu, meski produksi padi meningkat, produksi kedelai justru menurun. Berdasarkan Aram I BPS 2010, produksi kedelai hanya 454.850 ton dengan luas areal panen 709.071 hektar.

Dibandingkan dengan produksi kedelai 2009, terjadi penurunan 5.125 ton. Adapun penurunan luas panen kedelai mencapai 12.428 hektar. Penurunan produksi kedelai memprihatinkan di tengah kecenderungan impor yang meningkat dan keinginan pemerintah mewujudkan swasembada kedelai pada tahun 2014.

Suswono menyebutkan, penurunan produksi kedelai tidak lain karena banyak petani beralih menanam jagung. Hal itu terjadi karena lahan kedelai dan jagung sama jenisnya.

Mentan berjanji akan melakukan berbagai terobosan untuk mendongkrak produksi kedelai melalui sistem penanaman tumpang sari, pemanfaatan lahan perhutani, dan pemanfaatan lahan tebu yang tengah bongkar ratoon. (HAM/MAS)

DIY Optimalkan 416 Lumbung Pangan

Media Indonesia, Kamis, 04 Maret 2010 20:04 WIB      Penulis : Sulistiono

YOGYAKARTA--MI: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengoptimalkan peran dan kapasitas 416 lumbung pangan yang ada di beberapa lokasi di daerah tersebut.

"Kami juga telah membangun 20 lumbung pangan di wilayah gabungan kelompok tani (gapoktan) yang tersebar di Kabupaten Sleman, Kulonprogo, dan Bantul," kata Kepala Bidang Distribusi Pangan BKPP DIY Hardiyanto, Kamis (4/3).

Ia menjelaskan, lumbung pangan di wilayah gapoktan tersebut tersebar di Kabupaten Sleman (lima lumbung di lima desa), Kulonprogo (enam lumbung di enam desa), Gunungkidul (lima lumbung di lima desa) dan Bantul (enam lumbung di enam desa).

Setiap lumbung pangan tersebut mendapatkan dana Rp 150 juta untuk optimalisasi peran dan kapasitasnya. "Lumbung pangan itu adalah lumbung dalam arti kelompok masyarakat yang punya usaha menyimpan pangan. Tetapi di situ ada fungsi sosialnya. Jadi, tidak hanya bangunan fisik saja, namun juga ada kegiatan lain seperti pemberdayaan kelompok masyarakat. Kami sudah kembangkan ini sejak 1998," ujar Hardiyanto.

Selain mengoptimalkan lumbung pangan tersebut, juga dikembangkan desa mandiri pangan. Saat ini sudah ada 25 desa mandiri pangan. Di setiap desa tersebut juga akan dibangun lumbung pangan.

"Tahun ini baru enam desa mandiri pangan yang sudah dibangun lumbung pangannya, yaitu di Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogi, dan Bantul, masing-masing dua lumbung," kata Kepala Bidang Ketersediaan Pangan BKPP DIY Barudin. (SO/OL-01)

Merauke Dijadikan Lumbung Pangan

Kompas, Sabtu, 13 Februari 2010 | 04:29 WIB

Merauke, Kompas - Target menjadikan Merauke sebagai sentra pertanian nasional hingga kini terkendala ketersediaan infrastruktur penunjang, seperti akses jalan dan sarana irigasi. Pemerintah memastikan bakal melengkapi sarana-sarana penunjang tersebut secara bertahap sehingga Merauke dapat menjadi lumbung pangan yang andal.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jumat (12/2) di Merauke, Papua, mengatakan, pihaknya pasti akan membangun infrastruktur jalan dan irigasi yang sangat penting bagi usaha pertanian itu. ”Ini tentu saja membutuhkan dana triliunan rupiah, tetapi akan dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Djoko bersama Menteri Pertanian Suswono, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, dan Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem berada di daerah ujung timur wilayah RI itu dalam rangka pencanangan Merauke sebagai sentra pangan, sekaligus ulang tahun ke-108 Kabupaten Merauke.

Djoko menambahkan, Merauke saat ini memiliki 37.000 hektar jaringan irigasi. Jumlah itu dinilai masih sangat kurang dibandingkan dengan target pemerintah untuk membuka 2,5 juta hektar lahan pertanian di tanah suku Marind tersebut.

Menurut perhitungan, kata Djoko, kebutuhan saluran irigasi Merauke pada masa mendatang adalah 1,2 juta hektar.

Bendungan

Kementerian Pekerjaan Umum, lanjut Djoko, rencananya akan membangun bendungan Sungai Digul di Merauke sebagai penadah hujan. Namun, ia belum bisa memastikan kapan rencana itu direalisasikan. ”Tidak mungkin dibangun dalam satu atau lima tahun. Tapi, rencana itu ada,” ujarnya sembari menikmati suguhan jagung rebus.

Menteri Pertanian Suswono mengharapkan Merauke menjadi penyumbang besar swasembada pertanian nasional, bahkan internasional. ”Tahun 2009, Indonesia telah swasembada beras, yaitu 6,3 juta ton gabah kering giling. Dengan perkiraan pertambahan penduduk 1,3 persen, maka kita masih butuh tambahan sekitar 350.000 ton gabah kering giling,” ujarnya.

Salah satu cara pemenuhan kebutuhan itu, lanjut Suswono, yakni dengan mencetak lahan pertanian baru, seperti yang dilakukan di Merauke ini.

Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze memastikan program Food Estate di wilayahnya akan memberdayakan warga asli Papua meski mengakui perlu waktu untuk adaptasi. (ICH)