Profile Lembaga Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dibentuk pada bulan Februari 2003 di Bogor dan disahkan sebagai badan hukum perkumpulan No 58 pada tanggal 21 Juli 2006, atas inisiatif beberapa organisasi petani, Ornop, dan Jaringan Ornop yang memiliki perhatian terhadap masalah pangan. KRKP dimaksudkan sebagai media sharing pengalaman dan kerjasama untuk saling mendukung dan mensinergikan berbagai upaya mengatasi masalah pangan rakyat yang telah dilakukan oleh masing-masing partisipan. Dengan demikian peran KRKP bukan untuk meniadakan atau mengambil alih apa yang telah dilakukan oleh partisipan, tetapi mendukung apa yang dilakukan oleh setiap partisipan agar semakin berkembang dan sinergis. Sebagai media sharing dan kerjasama, KRKP merupakan koalisi terbuka dan sukarela bagi berbagai organisasi rakyat, jaringan Ornop, Ornop, dan individu yang peduli terhadap persoalan hak rakyat atas pangan. Agar tujuan KRKP dapat diwujudkan maka dibentuk panitia kerja yang bersifat sementara (ad-hoc) yang akan menjalankan prioritas kegiatan selama satu tahun (2003-2004) dan diperpanjang satu tahun kemudian (2004-2005). Goal/Tujuan Jangka Panjang- Membangun gerakan rakyat untuk kedaulatan pangan pada tingkat nasional dan daerah dengan melibatkan berbagai elemen rakyat – baik perempuan maupun laki-laki - seperti petani, masyarakat adat, buruh, nelayan, dan miskin kota.
- Berperan dalam upaya mereformasi kebijakan global untuk mewujudkan perdagangan yang adil serta menghentikan kebijakan dumping dan memberikan proteksi terhadap pasar pangan domestik dan lokal.
- Melakukan reformasi kebijakan nasional dan daerah untuk melindungi dan mengembangkan sistem pangan lokal dan daerah
- Meningkatkan akses dan kontrol rakyat terhadap sumber daya agraria, proses produksi, distribusi dan konsumsi pangan
Objective/Tujuan Jangka Pendek- Meningkatkan fungsi KRKP sebagai media kerjasama antar partisipan untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berperspektif keadilan gender
- Melakukan kajian partisipatif tentang dampak liberalisasi perdagangan terhadap sistem pangan rakyat yang berbasis sumberdaya lokal.
- Melakukan advokasi kebijakan nasional agar pemerintah lebih memperhatikan kepentingan petani produsen pangan serta hak-hak rakyat atas pangan
- Memfasilitasi pengembangan kapasitas partisipan dalam mengembangkan strategi dan mengimplementasikan kegiatan penguatan sistem pangan rakyat yang berbasis sumberdaya lokal dan berperspektif keadilan gender.
Program 1. Monitoring dan Kajian Situasi Pangan Indonesia Memonitor berbagai kebijakan internasional, nasional dan daerah serta pengaruhnya terhadap pemenuhan hak rakyat atas pangan dan sistem pangan rakyat di Indonesia.
2. Advokasi dan Kampanye
Mengembangkan dan menyebarluaskan gagasan, konsep dan strategi kedaulatan pangan sebagai upaya mengatasi akar masalah kelaparan dan malnutrisi rakyat Indonesia kepada barbagai pihak serta melakukan advokasi untuk merubah kebijakan pangan agar memihak kepada kepentingan petani kecil dan rakyat miskin dan berperspektif keadilan jender.
3. Capacity Building
Mendukung organisasi rakyat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengembangkan sistem pangan mereka sendiri sesuai dengan kondisi ekologs, sosial, ekonomi dan budaya khas masing-masing. Fokus pengembangan sistem pangan rakyat meliputi: - Akses dan kontrol terhadap berbagai sumber produksi pangan;
- Pengembangan sistem produksi pangan yang beranekaragam dan berkelanjutan;
- Pengembangan sistem distribusi dan pemasaran lokal,
- Pengembangan sistem konsumsi pangan lokal yang beranekaragam dan menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, bergizi dan aman sepanjang waktu.
Fokus Kegiatan
Berdasar isu prioritas tersebut, KRKP akan mengembangkan kegiatan prioritas sebagai berikut :
- Mengembangkan dan mengorganisir dialog dan sharing antar wakil berbagai organisasi rakyat dan Ornop untuk mengembangkan kerjasama dalam memperkuat gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.
- Monitoring dan kajian terhadap berbagai kebijakan dan pengaruhnya terhadap sistem pangan rakyat.
- Mengumpulkan dan menyebarluaskan best practices dan lesson learned tentang kedaulatan pangan melalui berbagai media.
- Memfasilitasi dialog, loby, konsultasi publik dan aksi dalam rangka advokasi kebijakan pangan.
- Mengumpulkan dan mendistribusikan informasi terkait dengan kebijakan dan masalah pangan rakyat kepada partisipan dan pihak-pihak lainnya.
|
Share Link: 
